Jakarta – Sebanyak 352 siswa dari sejumlah sekolah dasar (SD) di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Irma Chaniago mengaku heran padahal sudah cukup banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kok terjadi lagi ya, padahal sudah cukup banyak yang di-suspend terkait dengan SPPG yang tidak sesuai persyaratan seperti Laik Higiene dan IPAL,” kata Irma kepada wartawan, Minggu (13/9/2026).
Irma menilai pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan MBG di dapur tersebut tidak bertanggung jawab. Dia meminta SDM di SPPG tersebut agar segera diganti.
“SDM dari BGN yang ada di SPPG tersebut harus diganti, karena tidak bertanggung jawab. Harusnya makanan yang bermasalah tidak bisa keluar dari dapur jika mereka bekerja dengan baik,” kata dia.
Diketahui para siswa mengalami keluhan seperti muntah-muntah dan pusing diduga setelah mengonsumsi MBG tersebut. Dilansir detikBali, Jumat (11/9), Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG Lombok Tengah memastikan para korban telah mendapatkan penanganan.
Ketua Satgas MBG Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengatakan pihaknya masih mengecek kondisi para siswa yang dirawat di sejumlah Puskesmas.
“Kebetulan baru Pak Asisten II, sudah menuju ke Lokasi SPPG dan Puskesmas beliau laporkan ke saya bahwa sebagian dari siswa korban keracunan MBG ini itu sudah pulang,” kata Firman, Jumat (11/9).
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG NTB Fathul Gani mengatakan SPPG yang menyalurkan makanan kepada 352 siswa tersebut terancam kena suspend atau dihentikan sementara. Satgas menegaskan sanksi akan diberlakukan sebagai bahan evaluasi.
“Ya kalau melihat situasi otomatis suspend,” kata Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program MBG NTB Fathul Gani ditemui di kantor Gubernur NTB.
Jika terbukti, Fathul menyebut durasi penghentian sementara masih menunggu keputusan BGN. Menurutnya, penghentian sementara juga diperlukan untuk memulihkan kepercayaan dan kondisi psikologis para penerima manfaat agar tidak trauma mengonsumsi makanan MBG.
“Cuma jangka waktunya (suspend) nanti menunggu keputusan BGN. Sebagai bahan evaluasi apalagi ini menimbulkan keracunan,” ujarnya.
