JAKARTA, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengambil kebijakan radikal dalam merespons rentetan musibah kecelakaan laut yang terus berulang di perairan Indonesia. Terbaru, ia menyoroti insiden hilangnya kapal penumpang KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin yang membawa 243 penumpang pada Minggu (13/9/2026). “Kita tidak boleh lagi menganggap musibah di laut sebagai sekadar ‘takdir’ atau faktor cuaca semata. Ini adalah akumulasi dari kelalaian sistemik dan lemahnya pengawasan. Saya mendesak Kemenhub untuk mengambil kebijakan radikal, bukan lagi sekadar teguran administratif atau inspeksi reaktif pasca-kejadian,” ujar Huda pada Minggu.
Selain KMP Virgo, ada kasus kebakaran hingga kapal tenggelam yang melibatkan sejumlah kapal, seperti KMP Mutiara Sentosa II, KM Prince Soya, KMP Putri Yasmin, dan KM Nurul Salsa.
Menurut Huda, sejumlah kejadian itu tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga merenggut nyawa serta meninggalkan duka mendalam bagi ratusan keluarga korban. Huda juga menyayangkan lambannya respons pemerintah dalam merespons berbagai kecelakaan kapal penumpang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Politikus PKB ini menilai perlu ada kebijakan atau intervensi yang bersifat radikal dan langkah tegas di lapangan. Sebab, menurutnya selama ini sanksi yang dijatuhkan kepada operator pelayaran yang melanggar aturan keselamatan masih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera. “Kalau tidak ada langkah yang bersifat mendasar dan tegas kami khawatir kecelakaan laut yang melibatkan kapal penumpang dengan jumlah korban jiwa besar akan terus terjadi di waktu mendatang,” kata dia. Dalam kesempatan ini, ia menyarankan tiga langkah darurat yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah dalam menekan angka kecelakaan kapal penumpang.
Pertama pemerintah diminta menghentikan sementara operasional kapal-kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan ketat, khususnya pada rute-rute penyeberangan padat penumpang. Kedua, pemerintah harus mencabut izin operasi secara permanen bagi perusahaan pelayaran yang terbukti melakukan pelanggaran kapasitas muatan (overload) atau memalsukan manifes, serta memproses hukum oknum regulator yang terbukti terlibat. “Ketiga kami mendesak adanya integrasi sistem perizinan berlayar dengan data kependudukan secara real-time guna memastikan akurasi data penumpang di atas kapal,” lanjut dia.
Diberitakan sebelumnya, kapal Virgo Transport 8 yang membawa sekitar 243 penumpang mengalami hilang kontak di Perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal itu dilaporkan hilang kontak pada Minggu sekitar pukul 02.00 Wita. Saat kejadian, kapal sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin setelah berlayar sejak Sabtu (12/9/2026). Kondisi tersebut membuat Basarnas memperkuat operasi pencarian dan pertolongan dengan mengerahkan unsur laut serta udara.
Tim SAR gabungan masih menyisir kawasan perairan tempat kapal mengalami kecelakaan. Basarnas mencatat sebanyak enam orang meninggal dunia dalam kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari jumlah tersebut, 97 orang dilaporkan selamat, sementara 140 lainnya masih dalam pencarian.
Selain Virgo Transport 8, ada juga kapal Dekai Mas 3 yang hilang kontak sejaka Kamais (10/9/2026) dan tujuh anak buah kapal (ABK) ditemukan pada Minggu (13/9/2026) ditemukan selamat dengan rakit kerampong. Mereka selamat setelah dua hari terkatung-katung di tengah laut.
