PASCA gelombang demonstrasi mahasiswa pada pertengahan Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, “saya tahu siapa yang bayar-bayar demo.” Pernyataan seperti ini adalah contoh klasik bagaimana kekuasaan menggeser fokus perdebatan: dari isi tuntutan demonstran ke motif dan moralitas para demonstran. Dalam satu kalimat, demonstrasi bergeser dari “hak warga untuk protes” menjadi “proyek pesanan yang patut dicurigai.” Di saat yang sama, kalimat itu merupakan bentuk power talk: bahasa kekuasaan yang menegaskan negara punya informasi, punya daya, dan siap “menindak” jika mau. Framing dan Delegitimasi Dalam literatur framing, Robert Entman menyebut, aktor politik memilih aspek tertentu dari realitas, menonjolkannya, lalu menawarkan definisi masalah, tafsir sebab, dan penilaian moral. Di sini, yang dipilih bukan “kegelisahan atas kebijakan”, melainkan “bayaran” dan “bohir”.
Alih-alih menempatkan demonstrasi sebagai ekspresi keresahan warga atas harga kebutuhan pokok, kebebasan sipil, atau program andalan pemerintah, pernyataan tersebut menggeser fokus ke “siapa yang membayar”. Inti masalah bergeser dari substansi kebijakan menjadi motif dan moralitas demonstran. Hak konstitusional untuk protes dipersepsikan ulang sebagai proyek pesanan yang didanai aktor tertentu. Erving Goffman mengingatkan, frame adalah “kacamata” yang kita gunakan untuk membaca peristiwa.
Begitu aspek “bayaran” ditonjolkan, negara mengundang publik memandang aksi jalanan bukan sebagai koreksi kebijakan, tetapi sebagai permainan elit. Publik berhenti dari pertanyaan substantif semacam “apa isi tuntutan?”, “apakah kebijakan ini bertentangan dengan keadilan sosial?”, lalu terseret ke pertanyaan lain: “siapa bohirnya?”, “siapa yang menggerakkan di belakang?”. Power talk memperkuat efek ini: ketika kepala negara berkata “saya tahu”, yang bekerja bukan hanya argumen, tetapi juga aura intelijen dan ancaman simbolik. Di titik ini, delegitimasi gerakan bekerja. Max Weber mengaitkan legitimasi dengan penerimaan publik terhadap otoritas; David Beetham menambahkan, legitimasi juga bergantung pada kesesuaian tindakan kekuasaan dengan aturan sah dan rasionalitas moral di mata warga.
Tuduhan ada pihak “membayar demo” adalah strategi delegitimasi ganda: pertama, merusak legitimasi moral demonstran—dari “gerakan nurani” menjadi “gerakan transaksi”; kedua, menjaga legitimasi negara dengan meminggirkan kritik sebagai manuver elit, bukan suara rakyat. Represi lunak dan Pengalihan Agenda Dalam studi gerakan sosial, Charles Tilly dan Sidney Tarrow menunjukkan, negara kerap merespons protes melalui kombinasi konsesi dan represi. Delegitimasi di level wacana, seperti label “demo bayaran”, adalah bentuk represi lunak: protes tidak dilarang secara formal, tetapi direndahkan secara moral sehingga simpati publik terkikis. Demonstran boleh tetap turun ke jalan, namun citra mereka dicoreng sebelum argumen mereka didengar. Efek lain yang muncul adalah pengalihan agenda. Teori agenda setting McCombs dan Shaw mengajarkan bahwa media dan aktor politik sangat menentukan “isu apa yang harus dipikirkan publik”.
Dengan pernyataan presiden tadi, pemerintah mendorong ruang publik untuk digerakkan oleh pertanyaan: “Siapa bohirnya?”, “Sejauh mana mahasiswa independen?”, “Siapa tokoh di belakang aksi?” Murray Edelman menyebut pola semacam ini sebagai “politics as symbolic spectacle”: konflik politik dikemas sebagai drama personal dan intrik, bukan perdebatan substansi. Guru Besar Ilmu Komunikasi UI, Ibnu Hamad, bahkan bertanya lugas: kalau data intelijen itu ada dan valid, mengapa para bohir yang dimaksud tidak dipanggil saja dan dibuka ke publik?
Pertanyaan ini menyoroti jarak antara klaim dan kewajiban pembuktian dalam negara hukum. Di tengah semua itu, data Drone Emprit justru memperlihatkan kontras yang tajam dengan klaim pemerintah dan juru bicara resminya. Percakapan di lini masa periode 11–15 Juni 2026, sentimen publik di ruang digital terhadap aksi demonstrasi didominasi dukungan: di media daring, sekitar 70 persen dari lebih dari 6 ribu artikel bernada positif terhadap aksi dan aspirasi publik, sementara sentimen negatif hanya sekitar 9 persen, sisanya netral atau campuran. Di media sosial, pola serupa muncul: sekitar 78 persen dari lebih 150 ribu sebutan menunjukkan simpati atau dukungan terhadap demonstrasi dan kegelisahan warga, sedangkan sentimen negatif di kisaran 10 persen. Sentimen negatif itu pun banyak berhubungan dengan kritik terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis—mulai dari anggaran, distribusi, sampai kualitas makanan—serta kekhawatiran soal penunggang aksi, bukan penolakan atas hak warga untuk berdemonstrasi.
Di sinilah chilling effect mulai terasa. Sebuah situasi ketika orang enggan menggunakan haknya karena takut konsekuensi, meski hak itu secara formal masih dijamin.
Pernyataan presiden “saya tahu siapa yang bayar demo” memancarkan dua sinyal kuat. Pertama, kepada publik luas: demonstrasi bisa kapan saja dituduh sebagai bagian operasi politik. Kedua, kepada demonstran dan calon demonstran: negara “mengawasi” dan mengklaim punya data intelijen atas jaringan pendanaan.
Kombinasi tuduhan, power talk, dan klaim pengetahuan ini mudah melahirkan rasa gentar—membuat siapa pun berpikir dua kali untuk turun ke jalan karena takut distigma, diidentifikasi, atau dikriminalisasi. Demokrasi tidak dihentikan dengan larangan eksplisit, melainkan didinginkan perlahan.
Secara normatif, rule of law mengharuskan setiap dugaan pelanggaran—termasuk pendanaan ilegal demonstrasi—ditangani lewat mekanisme yang jelas: penyelidikan, bukti, proses peradilan, dan transparansi minimal. Lon L. Fuller menekankan pentingnya prosedur yang dapat diprediksi dan bisa diuji. Jika presiden menyatakan “tahu” siapa yang membayar, logika negara hukum menuntut langkah berikutnya: apakah sudah ada laporan resmi? Apakah aparat penegak hukum telah bergerak? Tanpa jawaban atas pertanyaan ini, pernyataan presiden itu mudah diartikan sebagai ancaman retoris—signal of power—yang lebih ditujukan untuk efek psikologis ketimbang penegakan hukum yang akuntabel. Populisme dan otoritarianisme digital Dimensi lain yang mengintensifkan chilling effect adalah populisme dan otoritarianisme digital. Ernesto Laclau dan Cas Mudde menunjukkan bagaimana populisme membangun antagonisme “rakyat tulus” versus “elit jahat”. Narasi “pembayar demo” cocok masuk ke skema itu: pemerintah dapat mengklaim berpihak pada rakyat, sambil memukul oposisi sebagai elit yang memanipulasi demonstrasi. Di saat yang sama, di ruang digital, pasal-pasal karet UU ITE, pelaporan atas kritik, sensor konten, dan praktik pengawasan daring menciptakan otoritarianisme digital yang menghasilkan chilling effect sendiri: ekspresi di media sosial disaring oleh rasa takut, auto-censorship, dan ancaman jerat hukum. Karena itu, tanggung jawab menjaga keluasan ruang kritik tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga publik dan media.
Kita bisa memilih untuk tidak larut dalam drama “siapa bohirnya” dan kembali menyorot isi tuntutan serta dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari warga. Di era ketika power talk mudah viral dan otoritarianisme digital bekerja senyap, kedisiplinan kolektif untuk tetap berpihak pada substansi adalah cara paling masuk akal untuk merawat demokrasi.
